KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF MENURUT ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.30Keywords:
Supervision, Indonesia Banking Architecture, Finansial Services AuthorityAbstract
This study discusses the independent and effectiveness by the Indonesian Banking Architecture (API) to the national banking system and before the establishment of the Financial Services Authority (FSA) oversight. The important role of national banks to the economy of Indonesia will impact on if something happens to the national banking system when its also had a significant effect on the national economy such as the crisis case in 1998 up to 2002 and 2008 before. It encourages the Government to create special institutions for which the duty to financial services supervision including banking sector. Through Law No. 21 of 2011 the government established the Financial Services Authority (FSA) is expected to be able to work independently and effectively perform their functions. This study officially made a compares The Act No. 21 of 2011 about Indonesian Banking Architecture (API) in supervision of national banks terms. Furthermore, this study reveal several factors inhibiting and supporting surveillance on Indonesian Banking Architecture (API) also. Hence, this research led the conclusion that the FSA can not be fully independent and effective as it should because there are still other agencies involved in the supervision of national banks and due to number of sectors that have to be monitored by FSA, in fact this kind of situation made the institution become very superior. Untill, the agency less focus oversee the national banking sector occur.
Downloads
References
Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Sandy, Widy Taurus, API Dalam Tungku Perekonomian Indonesia. PPES YPPI, 2006 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 1986
Sugiono dan Ascarya, Kelembagaan Bank Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2003
Suyatno, Thomas et. All, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, Diterbitkan Atas Kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
_______, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009.
Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Surat keputuan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Surat Edaran Bank Indonesia 26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
