MODEL KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
DOI:
https://doi.org/10.30649/aamama.v23i2.120Keywords:
Collaborative Model, Corporate Social Responsibility (CSR)Abstract
This research is a collaborative model in the implementation of the community development program of green village in Jagir Wonokromo. The purpose of this study is to describe the Collaborative Model in the implementation of PKBL CSR program between PT Pertamina (Persero) MOR V Surabaya and Jagir Wonokromo Green Village in Surabaya. It applies Agranoff and Mc Guire's theories which propose six collaboration models, namely a) Jurisdiction-Based Model b) Abstinence Model c) Top-Down Model d) Donor-Recipient Model e) Reactive Model f) Contented Model. The study uses descriptive qualitative method and the aim is to find out the collaboration model in the implementation of cooperation between PT Pertamina (Persero) and green village in Jagir Wonokromo for the distribution of environmental assistance. Data collection is obtained through observation, interview, and documentation. The results indicate that the collaboration model in the Green Village environmental assistance distribution is included in the Top-Down Model.
Downloads
References
Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bar Cendon, Antonio. 1999. Accountability and Public Administration: Concepts, Dimensions, Developments, Conference Proceedings, Openness and Transparency in Governance: Challenges and Opportunities, Maastricht. The Netherlands.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Penerbit Erlangga, Ciaracas – Jakarta.
J. Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press.
Prasojo, E., dan Kurniawan, Teguh. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Prosiding pada 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin.
Republik Indonesia, 1945. Undang – Undang Dasar.
Republik Indonesia. 2003. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2003 tentang “Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya”.
Republik Indonesia. 2006 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2006 tentang “Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya”.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang “Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara”.
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dl Lingkungan Badan Kepegawaian Negara”.
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang “Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang “Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya”.
Republik Indonesia. 2013. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang “Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara”.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya”.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang “Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya”.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang “Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai”.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis”.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”.